Dukung Pemerataan Pembangunan, Mendagri Tito Karnavian Resmikan Papua Barat Daya Jadi Provinsi ke-38 di Indonesia
Jatimcenter.com – Provinsi Papua Barat Daya telah resmi tergabung dalam provinsi ke-38 di Indonesia pada hari ini, Jumat, 9 Desember 2022. Peresmian tersebut dilakukan menyusul lahirnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022.
Acara peresmian Provinsi Papua Barat Daya tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
“Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Barat Daya, maka secara de jure, Papua Barat Daya telah menjadi provinsi yang baru, provinsi ke-38,” katanya, Jumat, 9 Desember 2022.
Dalam acara tersebut, Kemendagri juga melakukan pelantikan pada pejabat gubernur Papua Barat Daya di Ruang Sasana Bhakti Praja, Gedung Kemendagri, Jakarta.
“Kemudian, hari ini pelantikan ini merupakan de facto provinsi itu hadir, yaitu adanya penjabat gubernur, kami laksanakan hari ini, Jumat 9 Desember 2022. Mudah-mudahan adalah hari yang baik hari Jumat,” ujarnya.
Tito juga menyampaikan bahwa aspirasi mengenai pemekaran wilayah Papua Barat Daya tersebut sudah diajukan sejak 2006 silam.
Jika dilihat dari kacamata pemerintah pusat, pemekaran daerah memang perlu dilakukan. Menurut Tito, dengan adanya pemekaran tersebut ditujukan untuk mempersingkat birokrasi mengingat kondisi geografis Papua yang cukup luas.
Dengan adanya pemekaran daerah, diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan infrastruktur pada daerah setempat.
“Karena memang Papua memiliki sedikit latar belakang sejarah yang agak berbeda, baru bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia secara resmi pada 1969,” tutur Tito.
“Memotong birokrasi-birokrasi yang panjang di tengah medan geografi Papua yang tidak mudah, serta persebaran yang sangat tinggi, kami berharap dengan adanya pemekaran ini terjadi percepatan pembangunan yang akan dapat mensejahterakan rakyat Papua terutama orang asli Papua,” ujar Tito.
Sementara itu, sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo juga telah meminta agar seluruh pihak berkolaborasi untuk penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya.
