Polemik Tuntutan Perpanjangan Jabatan Kades, KNPI Ungkapkan Hal Tersebut Picu Suburkan Politik Dinasti
Jatimcenter.com – Kemunculan tuntutan dari para Kepala Desa terkait perpanjangan jabatan Kepala Desa di berbagai daerah di Indonesia menuai kritik tajam dari berbagai pihak.
Salah satunya kritik keras dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang menyuarakan penolakan terhadap wacana yang digaungkan tersebut.
KNPI Kabupaten Tangerang, Banten menilai bahwa perpanjangan masa jabatan Kades hanya akan memperkuat praktik politik dinasti. KNPI menilai bahwa jabatan Kades 9 tahun hanya akan membuat penempatan posisi perangkat desa berasal dari sanak saudara.
“Jika jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, jelas akan menyuburkan politik dinasti,” ujar Juanda selaku Ketua DPD KNPI Kabupaten Tangerang.
“Jangan jauh-jauh pasti perangkat desa yang ditunjuk yakni keluarga, keponakan dan orang dekat kades,” ujarnya menambahkan.
Selain itu, perpanjangan masa jabatan Kades dinilai menjadi bukti terkait tak ada keberpihakan pada anak-anak muda yang menjadi generasi penerus bangsa.
KNPI juga menilai bahwa perpanjangan jabatan Kades merupakan bukti kemunduran demokrasi di tingkat desa. Pihaknya juga menolak keras terhadap tuntutan perpanjangan jabatan Kades yang telah disetujui oleh Presiden Jokowi tersebut.
Masa jabatan enam tahun, mestinya sudah begitu istimewa untuk tingkat desa, mengingat masa jabatan tersebut melebihi masa jabatan kepada daerah atau presiden.
Aksi unjuk rasa sempat digelar oleh ratusan Kades dari berbagai daerah di Indonesia pada Selasa 17 Januari 2023 lalu. Berdemo di depan gedung DPR RI, mereka menyuarakan tuntutan perpanjangan jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
Kepala Desa Poja, Bima, Nusa Tenggara Barat, Robi Darwis, selaku perwakilan massa menyampaikan tuntutan agar dilakukan revisi pada UU No.6 tahun 2014.
“Kami meminta agar UU No 6 tahun 2014 tentang Desa ini cepat direvisi karena harapan kami, kades seluruh Indonesia ingin sembilan tahun jabatan kepala desa. Itu salah satu satu yang kami harapkan kepada pak Presiden RI dan Ketua DPR RI,” ujarnya.
