Sri Mulyani Buka Suara Soal Kritik Mahasiswa Mengenai Kebijakan Pemerintah Minim Empati
Jatimcenter.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi yang dinilai kurang empati masyarakat.
Hal itu disampaikannya usai menerima pernyataan dari salah satu mahasiswa pada acara pembukaan Olimpiade Anggaran Virtual 2022 pada Minggu (25/09/22).
Salah satu mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB), Dhanil, menyampaikan kritik tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dhanil mengamati, bahwa masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah sama sekali tidak mendapatkan dukungan oleh kebijakan pemerintah, terutama dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.
“Apa pertimbangan pemerintah untuk menetapkan subsidi Pertalite 23 juta kiloliter? Sedangkan kita semua tahu transisi pandemi COVID-19 akan meningkatkan volume aktivitas masyarakat, contohnya petani, nelayan dan sebagainya. Saya berpendapat bahwa kebijakan yang dihasilkan sekarang kurang antisipatif terkait apa yang terjadi, agak sedikit minim empati menurut saya Ibu (Sri Mulyani),” pungkas Dhanil.
Jawaban Sri Mulyani
Merespon ungkapan tersebut, Sri Mulyani menyatakan bahwa ia juga memiliki empati dalam memperjuangkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Setiap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pasti memiliki konsekuensi.
“Kamu tadi mengatakan ‘ibu kayanya minim empati’. Itu kayaknya asik banget tuh. Padahal kita kalau ngomong empati itu artinya apa, terus kita lihat dalam angka, saya justru mengatakan rasanya nggak deh kayaknya,” kata Sri Mulyani.
Hingga saat ini, menkeu justru mengatur beberapa strategi untuk meraih APBN lebih banyak untuk masyarakat. Ia menganggap hal tersebut juga salah satu bentuk empati.
“Itu akan menyebabkan adanya perubahan, ya iya, itu konsekuensi yang kita harus pegang. Tetapi tujuan kita, saya justru empati kepada mereka yang lebih membutuhkan,” sambungnya.
Sebagai pembuat kebijakan, Sri Mulyani mengkomunikasikan aspek politik kepada publik, pemerintah, maupun DPR.
Setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki konsekuensi yang harus dihadapi,namun pihaknya juga melakukan tindakan mitigasi dampak negatif agar penerapan kebijakan dapat berjalan maksimal.
“Berbagai konsekuensi itu kita coba diminimalkan, entah itu kemiskinan. Kita lihat lagi kemiskinan ada program kemiskinan absolut, jangan lihat di satu sisi, APBN begitu beragam yang kita gunakan,” pungkasnya.
