Presiden Kroasia Tak Setuju Pihak Barat Kirim Bantuan Militer ke Ukraina, Bisa Picu Konflik Berkepanjangan
Jatimcenter.com – Presiden Kroasia Zoran Milanovic mengungkapkan secara tegas menentang negara barat memberikan bantuan militer ke Ukraina. Presiden Kroasia menuding Barat tidak akan mampu mengalahkan Rusia dalam perang tersebut.
Zoran Milanovic mengungkapkan bahwa bantuan dari pihak Barat hanya akan berakhir dengan sia-sia dan membuat konflik semakin berkepanjangan antara Ukraina dan Rusia.
“Saya menentang pengiriman senjata mematikan ke sana, itu akan memperpanjang perang,” ujar Zoran Milanovic, dikutip Jatimcenter.com dari Daily Mail pada 30 Januari 2023.
Selain itu, Milanovic juga berkomentar atas Kriema yang telah menjadi bagian Rusia sejak invasi yang terjadi pada 2014 silam. Milanovic mengatakan bahwa Krimea tidak akan pernah kembali dengan Ukraina, sehingga upaya Zelensky hanya ambisi belaka.
Milanovic diketahui memimpin Kroasia sejak menang dalam Pilpres 2019 silam. Milanovic memiliki gaya kepemimpinan politik liberal dengan haluan kiri. Meski kerap kali dituding sebagai pendukung Vladimir Putin, Ia kerap membantahnya.
Baru baru ini, Milanovic disebut menentang rencana Finlandia dan Swedia untuk bergabung ke dalam NATO dan juga ia menolak Kroasia menjadi lokasi pelatihan pasukan Ukraina.
Posisi Milanovic di Kroasia kini menduduki posisi panglima tertinggi angkatan bersenjata. Dengan demikian Milanovic mampu untuk menyimpulkan rencana pergerakan Barat terkait langkah yang diambil dengan Rusia.
Milanovic mengklaim, Barat hanya bisa memanaskan situasi, sedangkan yang membayar dampak berbahayanya adalah Eropa.
Contohnya, kata dia, AS tidak akan mengirim satu pun tank canggih Abrams dalam setahun ini, dengan alasan stok tidak mencukupi dari janji Presiden Joe Biden yang menyatakan jumlah 31 tank.
“Tidak ada satupun tank Amerika yang akan dikirim ke Ukraina dalam setahun. Hanya tank Jerman yang akan dikirim ke sana,” ujarnya lagi.
Selain itu, Milanovic mengeluarkan peringatan untuk segera melakukan pembaruan perjanjian kontrol senjata nuklir yang akan berakhir pada tahun 2026 mendatang.
